Jakarta - Langkah nyata untuk mempercepat pembangunan desa kembali ditunjukkan DPP LDII. Pascamunas, organisasi kemasyarakatan tersebut langsung bergerak dengan mengusulkan delapan desa binaan tematik kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), sebagai upaya membangun kemandirian desa berbasis potensi lokal.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, saat beraudiensi dengan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Dody, delapan desa yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. Masing-masing desa akan dikembangkan berdasarkan keunggulan lokalnya, mulai dari sektor ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi berbasis desa.
“Saat di Banten Pak Menteri minta pada LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Maka pada kesempatan ini LDII mengusulkan ada delapan desa binaan tematik,” ujar Dody.Ia menjelaskan, usulan tersebut bukan sekadar rencana di atas kertas. LDII telah lebih dulu melakukan komunikasi dengan jajaran pengurus daerah dan pemerintah desa setempat untuk memetakan potensi, tantangan, serta penggerak utama di masing-masing wilayah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut,” jelasnya.Langkah ini menunjukkan kesiapan LDII dalam menerjemahkan program kolaboratif pemerintah menjadi gerakan konkret di lapangan. Ketika mandat pembinaan diberikan, implementasi dapat segera dilakukan tanpa menunggu proses panjang.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai LDII sebagai mitra strategis yang selama ini menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan bangsa, terutama pada bidang ketahanan pangan, penguatan SDM, hingga bela negara.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum supaya LDII membuat peta jalan desa binaan itu yang akan dikelola langsung oleh Kemendes bersama LDII,” kata Yandri.Menurutnya, sinergi ini merupakan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman antara Kemendes dan LDII yang telah dibangun sebelumnya. Pemerintah menilai, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti LDII dapat mempercepat pencapaian target pembangunan desa yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami sudah melihat komitmen tinggi dari LDII dari berbagai aspek, apakah itu ketahanan pangan, bela negara, kemudian SDM dan sebagainya,” lanjut Yandri.Namun demikian, tantangan pembangunan desa di Indonesia masih sangat besar. Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah masih minimnya akses telekomunikasi di wilayah pedesaan. Data Kemendes menunjukkan, hingga saat ini terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang masih berstatus blank spot, atau belum terjangkau sinyal komunikasi.
Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi percepatan ekonomi desa, akses pendidikan, layanan publik, hingga pemasaran produk lokal. Karena itu, pengembangan desa binaan tematik yang digagas bersama LDII diharapkan tidak hanya mendorong produktivitas desa, tetapi juga membuka akses digital yang lebih merata.
Bagi masyarakat daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, model desa binaan tematik ini dapat menjadi inspirasi dalam memaksimalkan potensi desa berbasis kolaborasi. Jika berhasil diterapkan secara nasional, program tersebut berpeluang menjadi model pembangunan desa yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi antara LDII dan Kemendes ini menjadi sinyal penting bahwa pembangunan desa ke depan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat sebagai motor penggerak di tingkat akar rumput.
Dengan basis jaringan yang kuat hingga daerah, LDII kini mengambil peran lebih strategis: bukan hanya sebagai mitra sosial, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan desa menuju Indonesia yang lebih mandiri.(Ac)
Sumber Resmi:
DPP LDII / Kemendes PDT
Dengan basis jaringan yang kuat hingga daerah, LDII kini mengambil peran lebih strategis: bukan hanya sebagai mitra sosial, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan desa menuju Indonesia yang lebih mandiri.(Ac)
Sumber Resmi:
DPP LDII / Kemendes PDT

Posting Komentar