LDII Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Zulhas Sebut 30 Persen Kemiskinan Berasal dari Sektor Pangan

Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (28/4), membahas sinergi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pangan.

Jakarta – Upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pangan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa sekitar 30 persen angka kemiskinan di Indonesia berada pada sektor pangan, sehingga diperlukan sinergi lintas elemen masyarakat untuk mengatasinya.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima audiensi jajaran DPP LDII di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi bersama organisasi masyarakat, termasuk LDII, untuk mempercepat penguatan ketahanan pangan nasional.

“Dukungan dan kerja sama dengan berbagai ormas, terutama LDII, harapannya dapat mempercepat dan mengentaskan kemiskinan,” tegas Zulkifli Hasan.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor pangan masih menjadi tantangan utama dalam agenda pembangunan nasional. Ketergantungan pada distribusi pangan, keterbatasan produktivitas, hingga lemahnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menjadi faktor yang mendorong tingginya angka kemiskinan di sektor ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menegaskan kesiapan lembaganya untuk mendukung agenda strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kunjungan kami hari ini memperbarui kerja sama LDII dengan Menko Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup yang sudah ada sebelumnya,” ujar Dody.

Menurutnya, komitmen LDII dalam mendukung ketahanan pangan telah dijalankan melalui berbagai program nyata yang terintegrasi dalam 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa, khususnya pada sektor pangan dan lingkungan hidup.

Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah mendorong kemandirian pangan berbasis pondok pesantren, dengan pemanfaatan tanaman sorgum sebagai alternatif pangan strategis. Program tersebut telah diterapkan di sejumlah pondok pesantren di bawah naungan LDII sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan lokal.

“LDII telah melakukan kemandirian pangan dimulai dari pondok pesantren dengan memanfaatkan sorgum sebagai salah satu bahan pangan di pondok pesantren naungan LDII,” tambah Dody.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini berupaya memperluas diversifikasi pangan nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas utama seperti beras dan gandum.

Selain membahas ketahanan pangan, audiensi tersebut juga menjadi momentum bagi DPP LDII untuk memperkenalkan hasil Munas X LDII Tahun 2026, termasuk kepengurusan baru dengan semangat transformasi organisasi yang lebih adaptif.

Dody menyampaikan bahwa kepengurusan baru LDII membawa semangat kerja yang lebih cepat dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama menghadapi dinamika global yang memengaruhi sektor pangan dan ekonomi nasional.

“Visi dan misi kepengurusan baru ini bergerak lebih cepat, lincah, trengginas, agile dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang dinamis,” jelasnya.

Sebagai langkah awal pasca-Munas, jajaran pengurus LDII melakukan penguatan komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tokoh ormas, hingga tokoh agama.

“Langkah awal pada minggu pertama setelah diamanahi itu adalah menyambung silaturrahim kembali,” ungkapnya.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri pula oleh jajaran pengurus DPP LDII, antara lain Bendahara Umum Richan Mudzakar, Koordinator Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Manusia Ivan Hartawan, Koordinator Bidang Pendidikan Keagamaan dan Dakwah Dwi Pramono, Koordinator Bidang LISDAL Dicky Budiman, serta Ketua DPD LDII Kota Solo M. Zain.

Kolaborasi antara pemerintah dan LDII ini diharapkan menjadi penguat gerakan nasional dalam membangun ketahanan pangan berbasis komunitas, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan basis jaringan komunitas yang luas hingga tingkat daerah, LDII dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat produksi pangan lokal, edukasi kemandirian pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Ac)