Sosialisasi kurban sehat dan halal bersama DPW LDII Jawa Timur dan Dinas Peternakan Jatim di GSG Sabilurrosyidin Surabaya, Sabtu (23/5).
Surabaya - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kurban sehat dan halal menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi keagamaan. Hal itu terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Berkurban Sehat dan Halal yang digelar DPW LDII Jawa Timur bersama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Gedung Serba Guna Sabilurrosyidin, Gayungan, Surabaya, Sabtu (23/5).
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat edukasi publik terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang aman, sesuai syariat, sekaligus memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jawa Timur, Iswahyudi, menegaskan bahwa pelaksanaan kurban tanpa pengawasan berpotensi memicu persoalan kesehatan di tengah masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan lebih dari 5.000 petugas kesehatan hewan selama momentum Idul Adha 2026.
Petugas tersebut terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, hingga tenaga teknis kesehatan hewan yang akan diterjunkan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Semua kami libatkan agar pelaksanaan kurban tahun ini bisa berjalan baik, sehat, dan aman,” ujar Iswahyudi saat memberikan pemaparan.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem terhadap hewan kurban. Pemeriksaan ante-mortem dilakukan sebelum penyembelihan guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak kurban. Sementara pemeriksaan post-mortem dilakukan setelah penyembelihan untuk memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat.
Topik ini menjadi semakin relevan karena meningkatnya mobilitas distribusi hewan kurban menjelang Idul Adha, termasuk di wilayah penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya Raya. Pengawasan kesehatan hewan dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis serta menjaga kualitas pangan masyarakat.
Selain kesehatan hewan, sosialisasi juga membahas pentingnya keberadaan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Iswahyudi menekankan bahwa profesi tersebut membutuhkan kompetensi khusus dan tidak dapat dilakukan sembarangan.
Ia menjelaskan, calon JULEHA wajib mengikuti pelatihan selama tujuh hari, menjalani uji kompetensi, hingga memperoleh sertifikat resmi sebelum dapat bekerja secara profesional di Rumah Potong Hewan (RPH).
“Jangan sampai semua orang ikut sertifikasi, lalu setelah lulus bingung mau bekerja di mana. Karena profesi JULEHA memang dipersiapkan untuk bekerja di rumah potong hewan,” katanya.
Dalam paparannya, Iswahyudi juga mengingatkan bahwa penyembelihan hewan di luar RPH atau RPU pada kondisi normal dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, khusus momentum Idul Adha, penyembelihan diperbolehkan dilakukan di lingkungan masyarakat dengan pengawasan petugas terkait.
Data Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat hingga tahun 2025 terdapat hampir 2.000 JULEHA bersertifikat resmi tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring kebutuhan tenaga penyembelih halal yang profesional dan tersertifikasi.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, menegaskan bahwa konsep “halalan toyyiban” menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
Menurutnya, warga LDII pada umumnya telah memahami syariat dalam memilih hewan kurban. Namun aspek kesehatan hewan tetap membutuhkan pendampingan dari otoritas yang berwenang, termasuk Dinas Peternakan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kalau secara syariah insya Allah warga LDII sudah memahami bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tetapi untuk memastikan hewan itu sehat, tentu ahlinya dari Dinas Peternakan. Sedangkan aspek halal secara sertifikasi menjadi ranah BPJPH,” ujarnya.
Amrodji menilai kolaborasi antara LDII, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait kurban sehat dan aman dikonsumsi.
Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, edukasi seperti ini dinilai memiliki dampak strategis, terutama dalam menjaga kualitas daging kurban yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyembelihan halal.
Kegiatan tersebut juga memperlihatkan semakin kuatnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya standar kesehatan dan kehalalan pangan berbasis syariat.(Cak/Wid/Ac)
“Jangan sampai semua orang ikut sertifikasi, lalu setelah lulus bingung mau bekerja di mana. Karena profesi JULEHA memang dipersiapkan untuk bekerja di rumah potong hewan,” katanya.
Dalam paparannya, Iswahyudi juga mengingatkan bahwa penyembelihan hewan di luar RPH atau RPU pada kondisi normal dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, khusus momentum Idul Adha, penyembelihan diperbolehkan dilakukan di lingkungan masyarakat dengan pengawasan petugas terkait.
Data Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat hingga tahun 2025 terdapat hampir 2.000 JULEHA bersertifikat resmi tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring kebutuhan tenaga penyembelih halal yang profesional dan tersertifikasi.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, menegaskan bahwa konsep “halalan toyyiban” menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
Menurutnya, warga LDII pada umumnya telah memahami syariat dalam memilih hewan kurban. Namun aspek kesehatan hewan tetap membutuhkan pendampingan dari otoritas yang berwenang, termasuk Dinas Peternakan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kalau secara syariah insya Allah warga LDII sudah memahami bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tetapi untuk memastikan hewan itu sehat, tentu ahlinya dari Dinas Peternakan. Sedangkan aspek halal secara sertifikasi menjadi ranah BPJPH,” ujarnya.
Amrodji menilai kolaborasi antara LDII, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait kurban sehat dan aman dikonsumsi.
Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, edukasi seperti ini dinilai memiliki dampak strategis, terutama dalam menjaga kualitas daging kurban yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyembelihan halal.
Kegiatan tersebut juga memperlihatkan semakin kuatnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya standar kesehatan dan kehalalan pangan berbasis syariat.(Cak/Wid/Ac)
Posting Komentar