 |
| Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyampaikan arah konsolidasi organisasi pasca-Munas LDII 2026. |
JAKARTA — DPP LDII menggelar konsolidasi organisasi bersama 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII se-Indonesia untuk menyamakan persepsi mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) LDII 2026. Dalam konsolidasi tersebut, penguatan kapasitas pengurus tingkat Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) menjadi salah satu perhatian, terutama untuk menjalankan delapan program pengabdian LDII untuk bangsa hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya mengatakan, konsolidasi yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) itu menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah pengurus pusat dan wilayah dalam menindaklanjuti hasil Munas pada April 2026.
“Konsolidasi organisasi dengan 37 DPW LDII dari seluruh Indonesia ini, untuk menyamakan persepsi terkait dengan hasil-hasil Munas di bulan April tahun 2026 yang lalu,” ujar Dody.
Menurut Dody, salah satu agenda yang dibahas adalah penyesuaian struktur kepengurusan DPP dan DPW sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Munas LDII 2026.
Selain penyesuaian struktur, ia mendorong pengurus DPW lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan program organisasi. Perhatian terutama diarahkan pada delapan program pengabdian LDII untuk bangsa.
Dody berharap DPP dan DPW dapat bekerja bersama dalam menjalankan program tersebut di tingkat provinsi. Pelaksanaan yang terkoordinasi diharapkan mendukung penerapan program hingga tingkat daerah.
Ia juga menegaskan bahwa hasil Munas perlu dipahami oleh seluruh jenjang kepengurusan, mulai dari DPW, DPD, PC hingga PAC. Pemahaman tersebut mencakup perubahan AD/ART dan arah program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.
Dody menjelaskan, program kerja lima tahun yang dibahas dalam Munas masih bersifat umum. Perincian program selanjutnya akan dimatangkan melalui forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Menurut dia, Rakernas biasanya diselenggarakan satu tahun setelah Munas atau paling lambat dua tahun sesudahnya. Forum tersebut menjadi sarana untuk menerjemahkan program umum hasil Munas menjadi rencana yang lebih terperinci dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi.
“Di situlah nanti dalam forum Rakernas itu kami akan mematangkan atau mendetailkan program-program umum yang sudah dibahas dalam komisi di Munas,” katanya.
Selain perincian program, Dody menekankan pentingnya penerjemahan program secara berjenjang dari tingkat pusat ke daerah. Program yang dirumuskan secara nasional diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan di tingkat DPW, DPD, PC, hingga PAC.
Salah satu fokus yang disebut Dody sebagai quick wins atau prioritas hasil awal pasca-Munas 2026 adalah memperkuat pelaksanaan delapan program pengabdian LDII agar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ia menilai, selama ini sejumlah kegiatan masih banyak dilaksanakan pada tingkat nasional dan provinsi. Ke depan, DPP LDII ingin mendorong agar pelaksanaan program lebih dekat dengan masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Selama ini memang kegiatan-kegiatan yang dieksekusi itu banyak di level-level nasional dan provinsi. Nah, ini kami lebih menekankan sampai ke tingkat desa atau kelurahan,” jelasnya.
Menurut Dody, pengurus PC dan PAC memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan program dari tingkat nasional maupun provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Dengan pendekatan tersebut, LDII berharap kontribusi organisasi dalam membantu menjawab persoalan masyarakat dapat lebih dikenal di tingkat lokal. Namun, pencapaian tujuan tersebut bergantung pada kesiapan pengurus dan pelaksanaan program di lapangan.
“Jadi itulah quick wins kita sebenarnya, bagaimana PC-PAC ini ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa mengeksekusi atau melaksanakan program-program yang ada di tingkat nasional atau di tingkat provinsi di atasnya,” kata Dody.
Dody menyebut sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu tantangan dalam menerjemahkan hasil Munas menjadi program kerja yang dapat dijalankan hingga tingkat bawah.
Menurut dia, pelaksanaan program membutuhkan pengurus yang solid dan memiliki keterampilan untuk mengomunikasikan kegiatan, membangun kolaborasi, serta mengajak berbagai unsur masyarakat berpartisipasi.
Karena itu, peningkatan kapasitas atau capacity building pengurus PC dan PAC menjadi salah satu prioritas yang disampaikan dalam konsolidasi tersebut.
“Tanpa sumber daya manusia atau kepengurusan yang solid dan mempunyai skill tertentu serta bisa mengomunikasikan kegiatan-kegiatan atau mengajak dan mengolaborasi komponen masyarakat yang ada di tingkat bawah, tentunya program ini akan menjadi tidak efektif dan tidak bisa berjalan,” ujarnya.
Ia berharap penguatan kapasitas pengurus dapat membantu pelaksanaan program organisasi secara lebih efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau SDM-nya sudah mumpuni, insya Allah apa pun program yang kita amanahkan untuk dilaksanakan di tingkat kelurahan dan desa itu bisa terlaksanakan dengan baik dan efektif,” pungkasnya.
Konsolidasi ini menempatkan pemahaman hasil Munas, penyesuaian kepengurusan, perincian program kerja, dan penguatan SDM sebagai bagian dari agenda tindak lanjut DPP LDII. Pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan selanjutnya memerlukan penerjemahan rencana organisasi sesuai dengan kapasitas pengurus dan kebutuhan masyarakat setempat.(KIM)
Posting Komentar