LDII Dorong Kolaborasi DPR dan Ormas untuk Perkuat Demokrasi

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan pernyataan terkait pentingnya kolaborasi DPR dan Ormas dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. (Foto: Dok. DPP LDII)

Jakarta — Penguatan masyarakat sipil menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia. Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto Santoso menegaskan pentingnya kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk memastikan program kerja pemerintah benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

“Parlemen kami harapkan terus memperkuat fungsi representasi rakyat serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Kami sebagai ormas siap berkolaborasi untuk memastikan program kerja pemerintah yang dikawal DPR sampai kepada masyarakat,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Kekuatan parlemen, kata KH Chriswanto, terletak pada kemampuannya menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Karena itu, setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus,” tegasnya.

Dalam momentum Hari Parlemen Nasional, KH Chriswanto mengajak seluruh elemen politik memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bernegara. Ia menilai, kolaborasi antara ormas dan wakil rakyat dapat mempercepat pemerataan ekonomi, pendidikan, serta penguatan moral bangsa di tengah arus globalisasi.

“Anggota DPR harus menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar ramai di media sosial. Mereka harus sigap mendampingi masyarakat dan menyerap aspirasi dengan empati,” tambahnya.

Lebih jauh, KH Chriswanto menegaskan bahwa ormas merupakan mitra strategis wakil rakyat di berbagai tingkatan. Kolaborasi yang kuat antara keduanya memungkinkan program pembangunan berjalan efektif dan masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek politik.

“Kolaborasi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar tambang suara saat Pemilu,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyampaikan bahwa parlemen adalah pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga keadaban politik dan tanggung jawab moral dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

“Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota parlemen harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi,” ujarnya.

Singgih juga mengapresiasi sinergi antara DPR, pemerintah, dan ormas seperti LDII yang aktif memberikan edukasi publik serta membangun kesadaran politik yang sehat. “Hari Parlemen bukan hanya milik anggota dewan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sinilah suara rakyat diperjuangkan,” imbuhnya.

Baik KH Chriswanto maupun Singgih sepakat, tantangan ke depan bagi DPR adalah menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komunikasi publik. Kepercayaan rakyat terhadap parlemen hanya bisa dijaga dengan kerja nyata, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi.

Dengan kolaborasi strategis antara DPR dan ormas, demokrasi Indonesia diharapkan tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral dan sosial.(Ac)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh LDII TV (@ldii.tv)