Pemerintah Perpanjang Pelunasan Biaya Haji & Tunda Seleksi Petugas Haji untuk Wilayah Terdampak Banjir di Sumatra

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam wawancaranya bersama LDII news. Foto: LINES

Jakarta, 9 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menetapkan kebijakan khusus berupa penundaan seleksi petugas haji serta perpanjangan masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jemaah haji dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan darurat ini diberlakukan sebagai upaya memberikan ruang pemulihan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, seleksi petugas haji di tiga daerah terdampak ditunda sementara waktu.

“Kita ingin memberikan ruang persiapan yang lebih matang untuk daerah-daerah terdampak. Pendaftaran petugas itu ditunda dulu,” ujar Dahnil.

Selain itu, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan BPIH. Semula batas akhir pelunasan ditetapkan pada 24 Desember 2025, namun kini diperpanjang khusus bagi jemaah yang kesulitan akibat bencana.

“Ini upaya memastikan tidak ada jamaah yang kehilangan kesempatan berangkat ke Tanah Suci akibat situasi di luar kendali mereka,” tegas Dahnil.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam wawancaranya bersama LDII news. Foto: LINES

Dahnil mengungkapkan bahwa ia memiliki kedekatan personal dengan dua wilayah yang paling terdampak. Aceh Tamiang merupakan kampung ibunya, tempat ia menempuh pendidikan sekolah dasar. Sedangkan Tapanuli Tengah merupakan kampung halaman bapaknya.

Sebagai bentuk kepedulian moral, ia bersama relawan turut menyalurkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Menurutnya, musibah banjir harus menjadi momentum penguatan dakwah ekologis di Indonesia.

“Komitmen merawat alam adalah tanggung jawab bersama. Ormas Islam seperti LDII, Muhammadiyah, dan NU harus menguatkan kesadaran ekologis jamaah,” tambah Dahnil.

Senada, Ketua DPP LDII dan Guru Besar IPB, Prof. Sudarsono menyampaikan data terkini mengenai kondisi lahan kritis di Indonesia.

“Sebanyak 12,7 juta hektare lahan kritis menunggu untuk dipulihkan. Bila hari ini kita tidak menanam pohon, maka kita hanya menanam krisis di masa depan,” katanya.

LDII telah menjalankan program Go Green sejak 2007 dengan menanam jutaan pohon secara nasional, termasuk di Bumi Perkemahan Cinta Alam Indonesia Wonosalam yang menjadi pusat edukasi lingkungan bagi generasi muda.

“Menanam pohon adalah ibadah dan investasi jangka panjang. Pohon yang ditanam hari ini akan memberi oksigen, air, dan perlindungan bagi anak cucu,” pungkas Sudarsono.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan haji ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menjalankan ibadah di tengah situasi bencana, sekaligus mendorong kolaborasi pemulihan lingkungan berkelanjutan.(Ac)